Eduard Fonataba, Wakil Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) membantah abis penilaian itu. Sebaliknya Fonataba membeberkan fakta dan data tentang kemajuan Papua dalam 10-12 tahun terakhir atau sejak Otonmi Khusus (Otsus) diberlakukan di Papua. Memang tidak secara rinci ia menampilkan pencapaian itu dalam bentuk angka-angka, namun rasanya cukup beralasan untuk mempercayai apa yang ditulis Fonataba dalam situsnya.
Eduard Fonataba adalah tokoh Papua yang lahir besar di Tanah Papua. Ia mengalami sendiri bagaimana Papua 10 tahun silam, dan Papua saat ini. Selama dua tahun terakhir, Fonataba terlibat aktif dalam urusan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dalam kedudukannya sebagai Wakil Kepala UP4B, sebuah unit kerja yang dibentuk oleh Presiden untuk urusan kemajuan Papua.
Sebelum mempublikasikan tulisannya, Fonataba (UP4B) telah melakukan pemantauan dan evaluasi di semua kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat dengan melibatkan tenaga profesional maupun individu sebagai pemangku kepentingan di kabupaten/kota yang bertugas setiap hari memantau dan menginformasikan (kepada UP4B) tentang keadaan sosial ekonomi, sosial politik dan budaya, infrastruktur, dan tata ruang wilayah, untuk dikaji lebih lanjut guna memperoleh saran tindak dan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Wilayah yang dipantau adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Mamberamo Tengah, Nduga, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mamberamo Raya, Mappi, Boven, Digoel, Asmat, Keerom, Sarmi, Sorong Selatan, Tambraw, Maybrat, Kaimana, Teluk Bintuni,Teluk Wondama, Waropen, Supiori, Raja Ampat dan Mimika. Juga kabupaten lama Jayawijaya, Nabire, Fakfak, Sorong, Merauke, Jayapura, Manokwari, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura danKota Sorong.
Perubahan dan Kemajuan yang Terjadi
Hasil pemantauan yang dilakukan UP4B di daerah-daerah tersebut menghasilkan fakta dan data yang gampang diukur, seperti bangunan fisik. Tetapi tidak lupa pula hasil non fisik yang bisa langsung dirasakan seperti meningkatnya peran penguaha asli daerah untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa (Perpres Nomor 84Tahun 2012). Juga tingkat pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan yang terus membaik.
a. Infrastruktur Pemerintah :
Telah berdiri sejumlah bangunan pemerintahan yang kokoh di lembah dan gunung yang tinggi yang masih diselimuti kabut, sungai, dataran, kepulauan dan pesisir pantai, dan wilayah perbatasan menjadi bukti sejarah yang abadi yaitu kantor Bupati, kantor DPRD, kantor-kantor dinas dan badan, perumahan pegawai, lapangan upacara, rumah tamu, dengan konstruksi yang permanen.
Kantor Bupati Intan Jaya, dibangun dengan Dana Otsus (sumber : up4b.go.id)
b. Infrastruktur transportasi : seperti lapangan terbang, pelabuhan kapal, dan jalan, jembatan menuju ibukota kabupaten maupun ke distrik dan kampung kampung secara bertahap dan berlanjut telah terus dilaksanakan dilaksanakan.
Pembangunan jalan itu merupakan pelayanan terhadap masyarakat, atau bukti hadirnya pemerintah di daerah tersebut. Setelah jalan dibangun, pemerintah daerah membangun perumahan rakyat dan kebun di satu kawasan di sepanjang jalan sehingga jalan tetap berfungsi untuk arus barang, jasa dan manusia dan perputaran gerak ekonomi rakyat dan pelayanan pemerintahan.
c. Infrastruktur Kesehatan rakyat :
Kesehatan rakyat menjadi perhatian dengan membangun Puskesmas, rumah sakit, pengadaan obat, peralatan, dan tenaga medis dan dokter, disediakan secara bertahap dan berlanjut.
d. Infrastruktur Pendidikan :
Telah dibangun sejumlah gedung SD, SMP, SMA dan SMK. Pengadaan tenaga pengajar, menyiapkan dana operasional sekolah, alat-alat, perpustakaan dan laboratorium sekolah.
e. Infrastruktur Ekonomi :
Ekonomi rakyat sedang dibangun diawali dengan perumahan rakyat dibangun di sepanjang jalan utama di atas tanah adat masing-masing keluarga di setiap kampung. Pembangunan pasar dan tempat berjualan bagi mama-mama Papua.
Di kabupaten yang berada di perairan pantai dan pulau diupayakan pembangunan kelautan dan perikanan, seperti pengadaan perahu motor, dan rumpon untuk penangkapan ikan dan pengadaan kerambah untuk memelihara ikan.
Di kabupaten yang lahannya cocok untuk pertanian dibangun irigasi/pengairan, lahan bagi rakyat untuk berkebun, pencetakan sawah, pembinaan para petani dan peternak. Semua ini di bangun secara bertahap dan berlanjut menuju perbaikan hidup yang lebih baik bagi orang Papua.
Alat ukur IPM
Sebaliknya, Eduard Fonataba justru menantang balik pihak-pihak yang telah mem-vonis bahwa Otsus Papua telah gagal total. Dirinya balik bertanya, alat ukur apa yang dipakai untuk selalu mengatakan Papua tertinggal dengan provinsi lain di indonesia, padalah Otsus di Papua sudah berjalan 12 tahun ?
Jika alat ukurnya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia), demikian tulis Fonataba, IPM tersebut hanya terbatas pada menghitung tingkat kemajuan ekonomi rakyat, pendidikan dan kesehatan sehingga bukan satu-satunya ukuran penilaian kemajuan suatu daerah. Kita harus bangga bahwa Papua telah maju dan ini menjadi pendorong semangat untuk percaya diri terus membangun Papua.
Pendapat Wakil Kepala UP4B itu tentu sangat beralasan mengingat alat ukur IPM atau HDI (Human Development Index) yang juga digunakan di dunia internasional untuk mengukur tingkat kesejahtaraan penduduk di suatu Negara itu disinyalir ujung-ujungnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik negara pendonor (negara maju) di negara-negara berkembang. (donasi dengan kompensasi mencekik leher negara penerima donor).
Lagi pula, dari sisi IPM itu sendiri, Papua juga sudah menunjukkan kemajuan signifikan. IPM Papua tahun 2002 saat Otsus baru bergulir tercatat 60,1. Tahun 2011 meningkat menjadi menjadi 65,00 sementara rata-rata tingkat nasional adalah 70,00.
Mungkin IPM Papua itu masuk urutan buntut untuk provinsi-privinsi di Indonesia. Tetapi lagi-lagi Fonataba punya argumen rasional. Tidak ada satu provinsi di Indonesia yang dapat disandingkan dengan Papua, tulis Fonataba. Perubahan untuk menerima kemajuan dari dunia luar, dari Sumatera sampai Maluku sudah 250 tahun lalu dengan masuknya VOC tahun1600. Sedangkan Papua baru terjadi pada tahun 1855 dengan masuknya dua orang asing berkebangsaan Jerman Ottow dan Geisler sebagai Pekabar Injil masuk di pulau Mansinam Manokwari. Ini adalah awal peradaban orang Papua, makanya pulau Mansinam ditetapkan sebagai salah satu situs peradaban dunia khususnya di Indonesia.
Alasan lainnya, secara topografi wilayah, Papua tergolong sulit. Ada penduduk yang bermukim di lereng-lereng gunung yang terjal dengan kampung-kampung yang tersebar dan terpencar, di lembah, di pinggiran sungai, di rawa-rawa, di pesisir pantai dan pulau-pulau yang terpencil, dan di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini (PNG).
Mengoptimalkan Peran Pemerintah
Kendati demikian, petinggi UP4B ini tidak menutup diri untuk mengintrospeksi terkait sejumlah kelemahan yang masih terjadi dalam rangka memacu percepatan pembangunan Papua.
Dirinya menghimbau agar kita sebagai warga negara yang baik, harus jujur mengakui bahwa Papua mengalami kemajuan dan perubahan karena negara sudah banyak berbuat sehingga ada perubahan hidup bagi masyarakat Papua.
Tentu belum seluruh masyarakat menikmati dan merasakan sentuhan pembangunan ini. Tetapi yang pasti pembangunan ini secara bertahap dan berlanjut dilaksanakan oleh pemerintah sehingga semua masyarakat, dapat memperoleh sentuhan pembangunan nantinya.
Ini telah menjadi tekad Bupati, Walikota, dan Gubernur sebagai pemimpin pemerintahan penentu kebijakan pembangunan, yang juga diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur, menata, dan mengelola keuangan negara di daerahnya dan akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara dan Tuhan yang memberi kepercayaan ini kepadanya. Mereka perlu ditingkatkan kemampuan dan wawasannya dan lebih banyak waktu untuk berada bersama masyarakatnya sehingga bila ada permasalahan akan cepat dan tepat mengatasinya.
Di samping itu, ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi, seperti ada beberapa kementerian dan lembaga yang masih mengukur suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan dan berlokasi di kabupaten/kota di Papua masih berdasarkan perhitungan untung dan rugi secara ekonomis. Contoh , bila membangun jalan apa manfaat ekonominya? Bukan itu yang menjadi persoalan atau kebutuhan sesungguhnya di Papua.
Semoga kerja keras Pemerintah Pusat melalui UP4B sebagai perpanjangan tangannya di Papua, serta tekad kuat dari para pemangku kepentingan di wilayah Papua dan Papua Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Octavianus Atururi semakin maju, mandiri dan sejahtera.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar